HALUAN DAN MORALITAS MENURUT PANDANGAN PANCASILA

Pokok haluan dan  moralitas kebangsaan dan kenegaraan menurut pancasila

Add caption

Pertama nilai ketuhanan sebagai etika dan spiritual sbg fundamen etika kehidupan bernegara.

Indonesia bukanlah Negara ekstrem yang memisah agama dan Negara, sekaligus menyudutkan agama, melainkan Negara menurt pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama   diharapkan dapat memainkan peran public guna penguatan eika social. Akan tetapi Indonesia bukanlah Negara agama yang kemungkinan terjadi dikte agama dan harus mengembangkan politiknya sendiri secara indpenden dari dikte agama.dalam teori ini peran agama tidak perlu dipisahkan, melainkan dibedakan, dengan syrat keduaya memiliki otoritas masing-masing.

Kedua nilai-nilai kemanusian universal yang bersumber dari hokum tuhan, hokum alam,dan sifat social manusia dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah pda pergaulan dunia melalui internalisasi dan eksternalisasi. Keluar  bangsa Indonesia menggunakan segenap khasanahnya yang bebas aktif “ikut melaksanakan ketertiban duniayang berdasakan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan social. Kedalam bangsa Indonesiamgakui  dan memuliakan hak-hak warga negaranya(27ayt2, 29ayt1 30ayt1 28ayt2).landasan etik sbg prasyrat persaudaraan universal ini adlah adil dan beradap.

Ketiga  Indonesia adalah Negara persatuan yang mengatasi berbagai golongan tertentu dalam konsepsi kebinekaan tunggal eka. Dalam khasanah tentang teori kebangsaan Indonesia  menyerupai perspektif etnosimbolis, yang memadukan  antara perspektif modernis yang menekankan kebaruan kebangsaan dengan perspektif primordialis yang melihat kelangsungan unsur budaya lama.

Keempat menurut alam pancasila nilai ketuhanan, kemanusiaan serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan memperoleh kesejatiannya jika kebebasn berpolitik dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan”musyawarah mufakat”. Dalam prisip ini Negara tidak di dikte oleh golongan mayoriti atau minoritas elit politik, melainkan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya rasional delibertif dan kearifan setiap warga Negara tanpa pandang bulu.

Kelima dalam keempat sila di atas tidak dapat dikatakan sempurna tanpa mewujudkan keadilan social.